Ketum Forwabi Ambil Langkah Hukum Terhadap Pelanggaran Kesalahan Notaris Yang Merugikan

Spread the love
Ketua Umum Forwabi, Arif, S.H

KARAWANG, Forwabi.com – Karawang Senin (24/07/2023). Bertempat di Dusun Rumambe 1, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

Saat di wawancara oleh awak media forwabi.com, terkait Menjamurnya Notaris yang berada di wilayah kabupaten karawang dengan meningkatnya perkembangan suatu daerah yang potensial dalam pembebasan tanah maupun jual beli tanah baik perorangan ataupun penambahan peluasan tanah serta balik nama, waris, dari pemohon ke Notaris yang dipilih untuk mengurus sertifikat tanah.

Di sini Ketum Forwabi, Arif S.H, mengatakan sekaligus menghimbau ke pada lapisan masyarakat luas agar selalu bijak dalam mengambil keputusan memilih Notaris yang sudah cukup berpengalaman dalam segi pelayanan nya terhadap pemohon.

“Jangan sampai anda terkecoh dengan janji-janji Notaris dengan proses pengajuan sertifikat cepat, dan harus di ingat,apabila ada oknum Notaris yang Nakal,”ucapnya.

Lanjut, “Anda juga bisa mengajukan upaya Hukum terhadap pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan,oleh Notaris yang dapat merugikan pihak lain,dapat dilakukan sesuai dengan jenis pelanggaran nya atau kesalahan yang diduga dilakukan oleh Notaris, anda bisa melaporkan ke Sekretariat Majelis Pengawas Notaris yang ada di tiap-tiap Kanwil Kementerian Hukum dan HAM atau Majelis Pengawasan Daerah,”ungkap Ketum Forwabi, Arif, S.H.

Maka dalam hal Notaris diduga melanggar Kode Etik Notaris atau pelanggaran, pelaksanaan jabatan Notaris sebagai mana di atur dalam undang-undang, maka upaya hukum dapat di laporkan dari hal tersebut ke majelis pengawasan.

“Persoalan yang di minta oleh klien baik dari aspek hukum maupun aspek.lain nya misal nya sangsi berupa akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sewaktu akte dibawah tangan akibat kesalahan atau kelalaian Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (9].uu 2/2014. Pasal 44 (5)uu 2/2014, Pasal 49 ayat (4) uu 2/2014, Pasal 50 ayat (5) uu 2/2014. Pasal 51 ayat (4) uu 2/2014 dan Pasal 52 ayat (3) dapat menimbulkan hak yang menderita biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris,” jelas, Ketua Umum Forwabi, Arif, S.H.

(Nana Kelana)