Keprihatinan Ketum Forwabi Dengan Program LKS

Spread the love
Ketum Forwabi, Arif, S.H

KARAWANG, Forwabi.com Karawang Sabtu (22/07/2023). Bertempat di Dusun Rumambe 1, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

Saat di wawancara awak media forwabi.com, terkait Penjualan buku dan lembar kerja siswa (LKS) marak terjadi di setiap ajaran baru bahkan setiap ganti semester walaupun dikatakan tidak wajib, namun para murid mau tidak mau harus membeli karena banyaknya tugas yang diberikan lewat LKS tersebut.

Masih ada sekolah yang melakukan praktek penjualan buku LKS melalui koperasi, ragam dalih pun bermacam-macam, salah satunya untuk menunjang belajar mengajar, sebagai pendamping referensi pengetahuan bagi anak didik.

Hal ini terkadang jadi pembenaran, tanpa mengindahkan peraturan yang sudah jelas melarangnya.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Umum Forwabi, Arif, S.H, berharap pada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak lanjuti apabila ada aduan masyarakat.

“Saya harap kepada pihak terkait, aparat penegak hukum untuk segera menindak lanjuti permasalahan praktek penjualan buku LKS yang sekarang ada ditengah-tengah masyarakat ini,”tuturnya.

Lanjut ia, dengan seiring berjalannya waktu masyarakat semakin kritis, memang kadangkala tidak melaporkan suatu persoalan melawan hukum, tapi mereka dengan caranya sendiri mempublikasikan lewat media sosial, karena mungkin menurutnya dengan seperti itu akan didengar,”ungkap Ketum Forwabi, Arif, S.H.

Tapi mirisnya lagi, sekarang ini penjualan LKS secara disiasati dengan penunjukan toko tertentu oleh pihak sekolah, hanya untuk kamuflase, terkesan sekolah tidak menjual, padahal mengarahkan anak didiknya untuk membeli di toko yang ditunjuk

“Ada komitmen tersendiri antara pihak sekolah dengan toko, jelas itu adalah sebagai bentuk kolusi, permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara,”jelas Arif, S.H.

Arif, S.H, juga menceritakan keprihatinannya saat Ia berada di salah satu sekolah setingkat SDN yang ada salah seorang wali murid yang sampai menangis karena tidak sanggup beli buku yang di tentukan sekolah.

“Saat ini saya tidak sebutkan sekolah tersebut, akan saya pantau terus itu sekolah, bahkan kemungkinan bukan satu sekolah saja yang seperti itu,”cetusnya.

Arif pun menyinggung kemana dana BOS yang memang diperuntukkan untuk siswa.

“Seharusnya tidak ada hal seperti yang terjadi, karena adanya dana BOS sudah bisa mengatasi kalau sesuai peruntukannya,”katanya.

Jual beli seragam, buku pelajaran dan LkS merupakan maladministrasi, dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (Pungli) yang dapat dikenakan sanksi pidana pada pelakunya.

“Kalau itu sekolah, berarti pimpinan diatasnya adalah Dinas Pendidikan, sanksi administrasi yang dimaksud adalah melakukan mutasi hingga pencopotan pada guru atau karyawan sekolah,”pungkas Ketum Forwabi, Arif, S.H.

(Nana Kelana)